Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu:
Aplikasi SPM 2014 kembali di update, kali ini pada update versi 14.1.3 terdapat penambahan modul SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi). Bagi teman-teman yang ingin mengetahui alur SILABI bisa membaca Slide Aplikasi SILABI.
Berikut beberapa perkembangan update versi 14.1.3 :
Berikut dapat di download file format catatan pekerjaan harian untuk bagian keuangan.
Terima kasih.
Belum genap I triwulan Tahun Anggaran 2014 berjalan, penyusunan anggaran tahun 2015 sudah mulai berjalan. Sebagai pedoman Standar Biaya tahun anggaran 2015, Menteri Keuangan telah mengeluarkan PMK-53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
Selain itu, Kemenkeu juga mengeluarkan PMK-51/PMK.02/2014 tentang perubahan PMK-71/PMK.02/2013 tentang indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan PMK-52/PMK.02/2014 tentang perubahan PMK-72/PMK.02/2013 tentang satndar biaya masukan tahun anggaran 2014.
Continue reading
Diumumkan kepada seluruh BPP unit kerja Universitas Jember.
Pagu indikatif dan MAK sudah diupload ke aplikasi SIMKEU, mohon untuk segera diperiksa apabila ada yang pagu indikatif dan MAK nya masih belum ada mohon untuk segera menghubungi Bagian Keuangan.
Terima Kasih.
NOTE :
Untuk MAK berikut masih belum dimunculkan di SIMKEU karena belum bisa digunakan
| 4078.015.A.521211 | Kerjasama antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait (belanja bahan) |
| 4078.015.A.522151 | Kerjasama antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait (belanja jasa profesi) |
| 4078.015.A.524119 | Kerjasama antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait (perjalanan dinas) |
| 4078.015.B.521119 | Pembinaan generasi muda (Bant. Keg. Mhs (unit kerja/fakultas) By. Opr. Kemhs (UKM) |
| 4078.015.C.521119 | Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Hibah Penyusunan Buku Ajar dan biaya seminar |
| 4078.015.C.521211 | Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (belanja bahan) |
| 4078.015.C.521213 | Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (honor output keg) |
| 4078.015.C.522151 | Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (belanja jasa profesi) |
| 4078.015.D.521119 | Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri (biaya promosi,seminar,kerjasama,pengurusan dokumen mhs asing) |
| 4078.015.D.524211 | Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri (Belanja perjalanan lainnya – luar negeri) |
| 4078.015.E.521211 | Peningkatan mutu pendidikan lainnya (belanja bahan) |
| 4078.015.E.521213 | Peningkatan mutu pendidikan lainnya (honor output kegiatan) |
| 4078.015.E.521219 | Peningkatan mutu pendidikan lainnya (belanja barang operasional lainnya) |
| 4078.015.E.522151 | Peningkatan mutu pendidikan lainnya (belanja jasa profesi) |
| 4078.015.E.524119 | Peningkatan mutu pendidikan lainnya (perjalanan dinas) |
| 4078.015.F.521213 | Tim Pelaksana Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (Hr Ketua, Sekretaris, Koordinator, Wakil Koordinator, Anggota) |
| 4078.994.J.521213 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya – Dana Pendamping |
| 4078.994.K.521213 | Honor Output Kegiatan / Pengelola Mnjmn Pend (Hr Ketua, Wakil, Koord, Sekr, Ka. Program, WakaProgram) |
| 4078.994.K.521219 | Honor Output Kegiatan / Pengelola Unit Pelaksana Teknis (Hr Kepala, Sektretaris, Divisi) |
Untuk seluruh unit kerja dimohon untuk membuat rekap pembelanjaan dari sumber dana PNBP dan Rupiah Murni sesuai format terlampir.
Perbaikan Exe Aplikasi SPM 2014 Versi 14.1.2 salah satunya untuk mengatasi tayang pagu yang dobel.
Langkah-langkah update :
Mulai 6 Februari 2014 atau tepat sejak ditandatanganinya Perpres No. 5 Tahun 2014, tunjangan Jabatan Fungsional Auditor naik rata-rata 28%. Secara nominal kenaikan tertinggi dinikmati JFA Auditor Utama dan Auditor Madya masing-masing kenaikannya sebesar Rp 200.000.
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) merupakan jabatan fungsional yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi pengawasan instansi pemerintah/aparat pengawasan instansi pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besarnya Tunjangan | Kenaikan | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP No. 5/2014 | PP No. 66/2007 | |||||
| 1 | Auditor Ahli | Auditor Utama | 1.400.000 | 1.200.000 | 200.000 | 17% |
| Auditor Madya | 1.100.000 | 900.000 | 200.000 | 22% | ||
| Auditor Muda | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 17% | ||
| Auditor Pertama | 450.000 | 300.000 | 150.000 | 50% | ||
| 2 | Auditor Terampil | Auditor Penyelia | 500.000 | 425.000 | 75.000 | 18% |
| Auditor Pelaksana Lanjutan | 400.000 | 265.000 | 135.000 | 51% | ||
| Auditor Pelaksana | 300.000 | 240.000 | 60.000 | 25% | ||
Setiap tahun ada momen yang berhubungan dengan keuangan dan kesejahteraan PNS seperti kenaikan gaji PNS, penerimaan gaji 13, persetujuan remunerasi dan lain-lain. Boleh dikatakan peristiwa ini merupakan kalender rutin yang terjadi sepanjang tahun anggaran seperti yang diuraikan dibawah ini.
Seiring dengan bertambahnya 27 kementerian/lembaga yang mendapat remunerasi pada tahun 2013, sampai saat ini jumlah K/L ysng sudah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendapatkan tunjangan kinerja mencapai 63 K/L.
Dengan demikian tinggal 13 K/L yang masih menanti persetujuan tunjangan kinerja yakni Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Informasi Geospasial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Setjen DPD, Setjen Komnas Ham, Setjen KPU, Setjen KY dan Setjen MK dan Setjen MPR.
Terdapat 3 K/L yang sudah disetujui TRBN dan siap untuk diajukan tahun 2014 ini yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setjen DPR sudah dipastikan pada tahun 2014 anggarannya sudah disetujui DPR pada tahun 2013 kemarin dengan alokasi sebanyak 24,21 M, sehingga secara teknis Setjen DPR hanya tinggal menunggu diterbitkannya Perpres Tunjangan Kinerja. Continue reading